Podcast Review : AYO PAK JAWAB SEMUA‼️HEY DED, DENGAR DULU INI‼️ Johnny G Plate - Kemenkominfo

Tulisan ini adalah komentar dari salah satu Komentator Vero Vertex pada podcast Dedy Corbuzier - dengan Kominfo terkait Pembolokiran beberapa layanan online seperti Paypal, Stem, dll

*****

- Poin Kritis - Edit jam 8.15: Silakan baca bagian akhir untuk tambahan.

- 09:45 Retorika Kebangsaan, semangat bela negara gaya lama.

Koloni digital? Doctrine heavy.
Bersandar kepada rakyat Indonesia, wajar, solusinya terlalu besar kalau dipikirkan 1 orang/pemerintah
Infrastruktur tidak menjawab pertanyaan mengenai algoritma.
"Harus bisa, harus bisa, harus bisa, duitnya sudah ada, duitnya...." Intensi bagus, tapi retorika begini menyiratkan manajemen ekspektasi yang buruk. Cenderung menyiratkan inginnya jadi 1 malam.

- 18:35 Bernada seakan demokrasi menghambat progres, karena challenge nya lebih besar dibanding mengatur negara sistem sosialis-komunis

Retorika bangga produk dalam negeri
Kedaulatan aplikasi dan internet penting, tapi metode belum dibahas (dan mustahil juga, bila dalam 1 setengah jam saja)
Bersandar kepada gotong royong

- 24:55 Metode substitusi seringkali tidak ampuh karena perspektif atas "kreativitas" berbeda, tergantung worldview dan nilai budaya bangsa Indonesia. Dan nilai budaya pun berbeda di tiap orang. Contoh: Citayem Fashion Week baik untuk membuat budaya fashion Indonesia, namun seringkali dikritisi karena dianggap "tidak ada manfaatnya (yang kongkrit)". Nah, kreativitas komunitas ini, baru muncul, sudah kena kritik, maka padamlah. Artinya memang polarisasi tidak hanya di agama atau politik, bahkan budaya. Budaya siapa? Budaya yang dipercaya oleh orang tua-tua (mayoritas bernada relijius). Saya percaya ada lingkaran setan disini. Dimana salah satunya kreativitas/kelebihan terhambat karena dikritik habis-habisan tanpa boleh membela/berdiskusi oleh pihak yang seringkali dituakan. Ini juga akhirnya menjadi akar masalah yang disampaikan di 01:04:36 - 27:20 "The other side of the coin?" Hati-hati menjadikan challenge orang lain menjadi teladan, seakan-akan suatu kesalahan yang bisa dimitigasi adalah normal (normalisasi kegagalan sistem): "Ya, mereka atlet-atlet itu, meski crowdfund, meskipun kurang dukungan negara, tetap berhasil adalah contoh resiliency atau ketahanan melawan tantangan." Ada timpang logika disini, seakan-akan tantangan bikinan manusia yang semestinya bisa dihindari adalah wajar dan normal. - 29:25 Privat = Bisnis? Pemahaman yang riskan. Sangat sulit bila dipilah-pilah dengan model ini, banyak penyelenggara edukasi daring adalah privat, dan bila dikategorikan seperti ini, semua dukungan edukasi privat yang menyediakan sumberdaya gratis akan bermasalah. Bagaimana dengan yang open source yang berbasis komunitas namun menerima crowdfunding, apakah itu bisnis juga? - 32:10 Simplicity that too good to be true. - 34:05 Kepentingan penegakan hukum, bila hukumnya karet, akan bermasalah kemana mana. Makanya klausa "ketenangan publik" itu harus dikaji ulang. - 40:10 "You punya pilihan" Logikanya sangat menggiring, semua pilihan pahit. Menurut saya, istilah kedaulatan ini akan menjadi buzzword. Sangat ringan tangan "menjadi ilegal" hanya karena tidak mau mendaftar. Apalagi ini akan mengesankan penegakan hukum harus mengorbankan kepentingan rakyat. Ini metode berbahaya. Meletakkan hukum dan kepentingan warga secara diametral/berhadap-hadapan. - 40:55 "Penegakan hukum demi perlindungan hak warga" sangat tidak pas, hak warga sudah tidak bisa dikontrol saat ini, bukan asumsi lagi. Uang sudah tertahan di PayPal, hak kepemilikan game di Steam sudah bermasalah. Bukan asumsi lagi, sudah terjadi. Sekarang, bila kita menambahkan klausa warga sebagai klien PSE, dan sudah sejak lama terlindungi dalam User Agreement atau Terms and Conditions, tiba-tiba datang pihak lain (pemerintah) lalu dengan dalih perlindungan hak warga mengubah atau mengatur hal-hal yang ternyata bermasalah dengan User Agreement atau Terms and Conditions yang sudah berlaku. Dapat muncul pertanyaan: apakah benar kepentingan warga? atau kepentingan yang mengatur warga? - Catatan Akhir -

Kebingungan ini terjadi karena Undang-Undang Perlindungan Data yang masih ambigu, dan masih terbatas pada dan berorientasi kepada tindak pidana di ruang digital. Belum ada Undang-Undang yang bisa disandingkan dengan kompleksitas dan kelengkapan General Data Protection Regulation (GDPR Uni Eropa). GDPR tidak ada daftar-daftaran. Dan tidak dibangun dalam semalam.
Ketika retorika perjuangan bangsa ini lama-lama menjadi buzzword, rasa-rasanya saya ingin menjawab, anda berkorban untuk hal yang salah, atau anda mengorbankan hal yang salah? Pun juga sangat kental "serahkan kepada anak bangsa" betul, tapi harus lebih eloquent, karena bisa jadi buzzword dan malah membunuh talenta-talenta yang ada. Logika dan retorika beliau juga berorientasi infrastruktur. Wajar karena beliau tingkat pimpinan atas. Dan sebetulnya bagus. Sayangnya Perkominfo No.5 itu tidak dibahas atau dikaji dekat dalam podcast ini
Menteri Johnny G. Plate, terlepas dari kontroversi, pintar dan idealis dalam retorika nya menyampaikan ideologi (meskipun riskan jadi buzzword akhirnya) dan penguasaannya dalam projek infrastruktur yang memang seringkali tidak diapresiasi atau diangkat. Dapat dimaklumi, one man cannot replace, do or redo all the work, beliau pun punya kurang, manusiawi. Ada orang-orang disekitar beliau yang bermasalah sehingga akhirnya numpuk di beliau. Dan syukurnya beliau bisa menghadapi dengan professional, minimal bisa menjawab. Ini perlu diapresiasi.
Harus undang Ditjen Aptika Kominfo Semuel A. Pangarepan yang dikritisi habis habisan di Twitter, beri beliau meja untuk bicara. Karena yang operasional beliau. Perlu dilihat juga, apakah beliau benar2 paham. Karena analogi yang terlontar di publik kadang aneh. He needs to be scrutinized too, like Hon. J.G. Plate here. This is part of their job, and responsibility to answer public, this is the forum.
Disini terlihat Lembaga Pers harus menjadi spotlight juga. Lembaga Pers harus bisa melantai di dunia digital. Apakah bisa mengatur/mengawasi media. Selama ini Kominfo saja yang dihujat. Padahal, banyak hujatan itu yang mestinya diciprati ke Lembaga Pers juga. Saya juga baru sadar ini, padahal inilah keputusan politik kita di masa alm. Habibie.
Ada infrastruktur yang terlupakan: Infrastruktur mentalitas intelektual dan budaya, dalam artian, budaya kontemporer yang menjadi akar banyak masalah, seperti mentalitas kebiasaan bertanya "agamanya apa?" bila ada yang berprestasi. Harus bisa diidentifikasi, karena mentalitas ini bersembunyi dibelakang topeng agama dan ras, sehingga seakan-akan mengajak polarisasi. (Boomer problems)

Disclaimer : Tulisan ini dibuat sesuai dengan tanggapan/reaksi/opini pribadi mengenai jawaban dan obrolan Menteri J.G. Plate disini, bukan notulensi, bukan pembelaan untuk Kemkominfo. Timestamp saya gunakan untuk memudahkan pembaca mengecek keabsahan komentar saya, bukan ringkasan . Tulisan ini ditulis sedemikian rupa sehingga tidak merendahkan pihak manapun namun berupaya memetakan masalah yang disebabkan oleh Permenkominfo No. 5 ini. Bila anda enggan membaca silakan skip, bila suka terima kasih, bila ada salah, silakan reply dan berikan pointer mana yang salah. Saya berharap tulisan ini bisa menjadi lahan diskusi agar kita semua benar-benar "terinformasi". Dalam artian kita mengerti pro dan kontra, serta bisa menarik kesimpulan yang membantu kita bertindak nantinya, entah menahan amarah, memberikan kritik atau mengambil keputusan. Rambut boleh sama hitam, isi pikiran pasti berbeda . Saya percaya akan nilai kebebasan berekspresi, dan sebaik-baiknya kebebasan berekspresi adalah ekspresi yang disampaikan dengan retorika yang baik, sistematis, teruji dan berani lapang dada menerima kritik. Dalam singkat kata, Akhlaq Karimah. Latar saya melakukan ini adalah saya menjadi salah satu yang terdampak dari Permenkominfo ini, dan meski saya benci sebenci-bencinya kepada Kominfo, saya sadar mengejek, mencela, menjebol, justru akan membuat mereka comeback stronger. Maka saya lebih memilih memberikan kontribusi intelektual berupa kritik saran atau bahasan agar apa yang saya perjuangkan lebih bermakna. EDIT LOG: 1. 8/3/2022 8.15 PM: Penambahan Disclaimer 2. 8/4/2022 7.45 AM: Penambahan Edit Log dan Perbaikan nama "Ditjen Semmy A. Pangabean" menjadi Ditjen Aptika Semuel A. Pangarepan